Besarnya kenaikan PAT menjadi perhatian karena kebijakan tersebut berpotensi menambah biaya produksi industri.
Jika tambahan biaya itu kemudian dibebankan ke harga produk, dampaknya bisa ikut dirasakan konsumen.
“Dengan kenaikan tarif PAT yang signifikan, pelaku industri tentu akan menghitung kembali struktur biaya produksinya. Jika kenaikan biaya tersebut kemudian masuk ke dalam harga produk, pada akhirnya masyarakat sebagai konsumen juga dapat terkena dampaknya,” kata Hilal.
Menurut dia, kebijakan fiskal yang berkaitan langsung dengan biaya produksi perlu dikaji secara menyeluruh.
Baca Juga: Jembatan Paledang-Pasir Jaya di Bogor Tinggal Finishing, Ditargetkan Dibuka Pertengahan Oktober
Dampaknya, kata Hilal, tidak hanya menyangkut perusahaan, tetapi juga dapat berkaitan dengan daya saing industri, investasi, tenaga kerja, hingga harga barang dan jasa.
Di sisi lain, Hilal memahami Pemkab Bogor juga menghadapi tekanan fiskal.
Kenaikan PAT dapat menjadi salah satu pilihan untuk menjaga kapasitas pendapatan daerah, sementara pemerintah tetap harus membiayai pelayanan publik dan pembangunan.
“Namun, pada saat yang sama, dunia usaha juga sedang menghadapi tekanan ekonomi. Karena itu, diperlukan kebijakan yang mempertimbangkan kedua kepentingan tersebut secara proporsional,” tuturnya.
Besaran kenaikan PAT itu mengacu pada Peraturan Bupati Bogor Nomor 51 Tahun 2025 tentang Nilai Perolehan Air Tanah.
