Salah satunya berkaitan dengan kecepatan pemerintah dalam merespons kondisi darurat.
Pertama, layanan sigap bencana. Penyempurnaan SOP ini diarahkan untuk memastikan respons penanganan bencana berlangsung cepat, tepat, dan terkoordinasi.
Dengan standar yang lebih jelas, penanganan situasi darurat diharapkan berjalan lebih efektif.
Baca Juga: Jelang 2027, Dedie Rachim Rombak Pejabat Pemkot Bogor, Ini Daftar Nama dan Jabatan Barunya
Kedua, pelayanan bagi penyandang disabilitas. Pemkot Bogor menaruh perhatian pada validitas dan sinkronisasi data agar program bantuan maupun intervensi pemerintah benar-benar menjangkau masyarakat yang membutuhkan.
Denny menekankan pentingnya data penyandang disabilitas yang tervalidasi dan tersusun secara terstruktur.
Data yang akurat dan terbaru dinilai menjadi salah satu kunci untuk mengoptimalkan pelayanan serta meningkatkan kesejahteraan kelompok tersebut.
Ketiga, penyempurnaan SOP Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3) yang memberikan pendampingan terhadap persoalan psikososial.
Pada aspek ini, Pemkot Bogor juga membahas pembenahan tata kelola perizinan Pengumpulan Uang atau Barang (PUB).
Pengaturan tersebut ditujukan agar proses perizinan berjalan transparan sekaligus menjaga kepercayaan masyarakat.
Keempat, penyempurnaan SOP Penerima Bantuan Iuran (PBI), ground check, dan perwalian anak.
