Penerapan teknologi tersebut harus didukung tata kelola yang jelas agar pengelolaan parkir berjalan tertib dan akuntabel.
Selain sistem pembayaran, Pemkot Bogor menilai regulasi perparkiran perlu mengatur manajemen lalu lintas, pelayanan publik, standar teknis, perizinan, pembinaan, hingga penertiban.
Pengaturannya juga perlu diselaraskan dengan ketentuan Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT) jasa parkir dan retribusi parkir dalam Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 11 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah beserta perubahannya.
Baca Juga: 21 Warga Daftar Jadi Juru Parkir Resmi di Bogor, Pendaftaran Ditutup Besok
Pemkot Bogor juga menyoroti profesionalisme juru parkir.
Menurut Dedie, mekanisme rekrutmen dan penggajian petugas perlu diatur agar mereka dapat menjalankan tugas secara profesional.
Di sisi lain, penataan lokasi parkir juga menjadi perhatian.
Pemkot Bogor mempertimbangkan penetapan kawasan pengendalian parkir di titik kemacetan atau lokasi dengan bangkitan lalu lintas tinggi.
Penyediaan fasilitas park and ride yang terintegrasi dengan transportasi massal juga masuk dalam poin pembahasan.
Melalui penguatan regulasi dan penerapan teknologi, Pemkot Bogor mendorong pengelolaan parkir yang lebih tertib dan transparan.
Integrasi data transaksi diharapkan dapat membantu pemerintah mengoptimalkan penerimaan daerah sekaligus mencegah kebocoran pendapatan.







Respon (2)