INFOLADISHA — Pengamat politik dan kebijakan publik, Yusfitriadi, mengkhawatirkan potensi krisis pasokan material alam seperti pasir, batu kali, batu split, dan bahan lainnya yang dibutuhkan untuk pembangunan infrastruktur di Kabupaten Bogor.
Menurutnya, kondisi tersebut dapat berdampak langsung terhadap kelancaran berbagai proyek pembangunan yang dibiayai melalui APBD Kabupaten Bogor pada 2026.
Yusfitriadi mengungkapkan, kebutuhan material alam untuk proyek infrastruktur di Kabupaten Bogor tahun depan diperkirakan mencapai sedikitnya 11 ribu ton.
Namun, pasokan material dinilai belum stabil menyusul kebijakan Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, yang menutup operasional sejumlah perusahaan tambang di Kabupaten Bogor dan hingga kini belum mencabut kebijakan tersebut.
“Masalah yang kini muncul adalah ketidaktersediaan material alam untuk menjalankan berbagai proyek pembangunan karena tidak adanya produktivitas perusahaan tambang di Kabupaten Bogor,” ujar Yusfitriadi, Selasa (16/6/2026).
Baca Juga: Bupati Rudy Susmanto Jadi Responden Pertama, Sensus Ekonomi 2026 Resmi Dimulai di Kabupaten Bogor
Ia menilai situasi tersebut semakin berat karena kondisi ekonomi global yang mendorong kenaikan harga energi, termasuk bahan bakar minyak (BBM).
Padahal, aktivitas produksi maupun distribusi material alam sangat bergantung pada ketersediaan dan harga BBM.
