Sementara Koridor 3 rute Terminal Bubulak menuju Suryakencana dan Lawanggintung serta Koridor 4 rute Ciawi sampai Ciparigi masih belum aktif.
Dishub menilai Koridor 1 dan Koridor 2 sudah cukup kuat untuk berjalan tanpa subsidi pemerintah.
Evaluasi terbaru menunjukkan tingkat keterisian penumpang atau load factor di kedua koridor telah menembus lebih dari 70 persen.
Angka tersebut dianggap sudah memenuhi syarat untuk dioperasikan secara mandiri oleh operator.
Baca Juga: Program Hapus Denda PBB di Kota Bogor Diserbu Warga, Rp4,7 Miliar Masuk dalam Tiga Hari
“Kalau load factor sudah di atas 70 persen, secara hitungan koridor tersebut sebetulnya sudah bisa dimandirikan. Artinya tidak lagi menjadi beban APBD dan tidak perlu disubsidi pemerintah,” jelas Dody.
Perubahan skema ini juga dipengaruhi keterbatasan anggaran daerah.
Pemerintah hanya memiliki kuota subsidi untuk empat koridor Biskita, sementara Kota Bogor sejak awal merancang enam koridor layanan.
Jika Koridor 1 dan Koridor 2 resmi lepas dari subsidi, tarif Biskita dipastikan ikut berubah.
Saat ini tarif flat Rp4.000 per perjalanan masih berlaku karena biaya operasional ditopang pemerintah.
Dishub tengah menghitung tarif baru berdasarkan Biaya Operasi Kendaraan atau BOK.
Meski belum memutuskan nominal final, kenaikan tarif disebut tidak terhindarkan.
