Dedie menyebut pelayanan di terminal tersebut masih terbatas. Sementara itu, kondisi fisiknya dinilai jauh dari harapan masyarakat yang menunggu adanya perubahan.
“Artinya tadi ada tunggakan PBB, kemudian juga kondisinya masih morat-marit, pelayanannya juga terbatas. Apalagi kondisinya juga sudah sangat tidak layak kalau menurut saya,” ujarnya.
Baca Juga: Belanja Pemkot Bogor Pakai KKPD Tembus Rp39,37 Miliar, Begini Cara BKAD Mengawasinya
Pemkot Bogor sebenarnya ingin terminal tersebut segera dibenahi. Namun, pemerintah kota tidak bisa berbuat banyak karena kewenangan atas aset dan manajemennya berada di bawah Kemenhub.
Kondisi tersebut membuat Dedie meminta Kemenhub mengambil peran lebih besar.
Ia berharap kementerian memberikan kepastian mengenai arah pengelolaan Terminal Baranangsiang, termasuk langkah pembenahan yang akan dilakukan.
Menurut Dedie, masyarakat Bogor sudah lama menunggu perubahan di terminal yang berada di Kecamatan Bogor Timur itu. Namun, hingga kini belum terlihat perkembangan yang positif.
“Kami meminta juga kepastian kepada Kemenhub soal nasib Terminal Baranangsiang,” kata Dedie.
Ia pun berharap Menteri Perhubungan terlibat langsung untuk mendorong penyelesaian berbagai persoalan di terminal tersebut.
“Masyarakat Bogor sangat menunggu ada perubahan dari Terminal Baranangsiang yang sampai dengan saat ini belum ada perkembangan yang positif,” tambahnya.
