INFOLADISHA – Penggunaan Kartu Kredit Pemerintah Daerah (KKPD) di lingkungan Pemerintah Kota Bogor terus berjalan.
Hingga 31 Oktober 2026, nilai belanja yang tercatat melalui kartu tersebut mencapai Rp39,37 miliar dari 13.775 transaksi.
Besarnya transaksi itu membuat pengawasan penggunaan anggaran menjadi hal yang penting.
Untuk memudahkan pemantauan, Pemkot Bogor kini punya sistem baru bernama Smart KKI yang diluncurkan pada Senin (2/11/2026).
Sistem yang dikembangkan Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Kota Bogor ini memungkinkan transaksi belanja pemerintah dipantau dengan lebih cepat.
Baca Juga: Jalan Trase Batutulis Kini Bisa Dilalui 24 Jam, Ini Imbauan Pemkot Bogor
Informasi yang sebelumnya perlu melalui proses administrasi kini diharapkan bisa diakses secara lebih mudah dan akurat.
Wali Kota Bogor Dedie A Rachim mengatakan, Smart KKI dikembangkan oleh BKAD dengan dukungan bank bjb, terutama dalam pengembangan sistem dan penyediaan informasi transaksi.
“Inovasi ini dirancang sebagai instrumen monitoring dan pengendalian transaksi belanja daerah melalui KKPD, sehingga pemerintah daerah dapat memperoleh informasi transaksi secara lebih cepat, akurat, dan mudah dipantau,” kata Dedie.
Penggunaan KKPD di Pemkot Bogor tidak terbatas pada kartu kredit fisik. Ada tiga metode pembayaran yang digunakan, yakni QRIS, kartu kredit fisik, dan online payment.
