INFOLADISHA – Anggaran iuran BPJS menjadi perhatian dalam pembahasan Rancangan APBD Perubahan Kota Bogor 2026.
Berdasarkan angka dalam draft anggaran, kebutuhan pembiayaan hingga akhir tahun masih lebih besar dibandingkan alokasi yang tersedia.
Dalam draft Raperda APBD Perubahan 2026, anggaran iuran BPJS tercantum sebesar Rp76.397.210.700.
Sementara itu, kebutuhan untuk mempertahankan kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) hingga Desember 2026 diperkirakan mencapai Rp97.059.069.100.
Artinya, terdapat selisih kebutuhan anggaran sekitar Rp20,66 miliar yang belum tercakup jika dibandingkan dengan alokasi Rp76,39 miliar dalam draft tersebut.
Selisih itu menjadi perhatian karena anggaran iuran BPJS yang disiapkan dalam APBD murni sebesar Rp76,3 miliar disebut hanya mencakup pembiayaan selama 10 bulan.
Baca Juga: KPK Geledah Kantor Summarecon di Jakarta Timur, Penyidikan Kasus HGB Bogor Berlanjut
Anggota DPRD Kota Bogor Dedi Mulyono meminta kebutuhan tambahan tersebut dibahas dalam APBD Perubahan 2026 agar pembiayaan kepesertaan JKN warga yang menjadi tanggungan pemerintah daerah dapat berlanjut hingga akhir tahun.
“Harapannya, di APBD Perubahan ada tambahan anggaran sehingga sampai akhir tahun status kepesertaan warga Kota Bogor dalam BPJS tidak bermasalah,” kata Dedi, Jumat (18/9/2026).






Respon (1)