Anggaran BPJS Kota Bogor Belum Bertambah, Kebutuhan hingga Akhir Tahun Kurang Rp20,6 Miliar

Dikaitkan dengan Status UHC Kota Bogor

Persoalan kecukupan anggaran tersebut juga dinilai dapat berpengaruh terhadap status Universal Health Coverage (UHC) Kota Bogor.

Dedi menjelaskan, UHC mensyaratkan sedikitnya 80 persen peserta JKN berstatus aktif. Jika pembiayaan peserta yang menjadi tanggungan Pemkot Bogor tidak mencukupi hingga akhir tahun, sebagian kepesertaan berpotensi tidak dapat dipertahankan.

Kondisi tersebut menjadi perhatian karena dari 1.143.224 peserta JKN di Kota Bogor, sekitar 210.318 peserta pembiayaannya berasal dari pemerintah daerah.

“UHC bukan sekadar predikat bagi pemerintah daerah. Di balik status tersebut ada kepastian bagi warga untuk tetap memiliki perlindungan JKN ketika membutuhkan pelayanan kesehatan,” kata Dedi.

Dedi memastikan persoalan selisih kebutuhan anggaran iuran BPJS sekitar Rp20,66 miliar tersebut akan dibawa dalam pembahasan APBD Perubahan 2026 bersama Pemerintah Kota Bogor dan DPRD.

Dia berharap pembahasan tidak semata-mata berorientasi pada penghematan anggaran, tetapi juga mempertimbangkan dampak setiap kebijakan terhadap pelayanan masyarakat.

“Jangan sampai kami menghemat anggaran di satu sisi, tetapi masyarakat harus membayar mahal di sisi lain karena kehilangan jaminan kesehatan. Ini yang harus kita cegah,” pungkasnya.