210 Ribu Peserta Ditanggung Pemkot
Dedi menilai persoalan anggaran tersebut perlu mendapat perhatian karena cukup banyak warga Kota Bogor yang kepesertaan JKN-nya dibiayai pemerintah daerah.
Data Dinas Kesehatan Kota Bogor per Agustus 2026 mencatat jumlah penduduk Kota Bogor mencapai 1.156.543 jiwa. Dari jumlah tersebut, sebanyak 1.143.224 jiwa telah terdaftar dalam program JKN.
Baca Juga: 184 UMKM Ramaikan Sentra Kuliner Jambu Dua Bogor, Pengunjung Capai 1.800 Orang Sehari
Sementara itu, sekitar 210.318 peserta pembiayaan kepesertaannya berasal dari Pemkot Bogor melalui skema PBPU dan BP Pemda.
Menurut Dedi, angka tersebut bukan sekadar data administratif. Di dalamnya terdapat warga dan keluarga yang membutuhkan kepastian tetap memperoleh layanan kesehatan ketika sakit.
Karena itu, dia menilai pembahasan anggaran BPJS perlu melihat dampaknya terhadap pelayanan publik, bukan hanya dari sisi besaran anggaran.
“Kalau kebutuhan sampai Desember mencapai sekitar Rp97 miliar, sementara yang dianggarkan masih Rp76,3 miliar, berarti ada kekurangan sekitar Rp20,6 miliar. Ini yang harus kita cari solusinya dalam pembahasan perubahan APBD,” ujarnya.
Dedi juga meminta pemerintah daerah menghitung kembali kebutuhan anggaran secara cermat.
Validasi data kepesertaan dinilai penting agar anggaran yang disiapkan benar-benar dialokasikan bagi warga yang memenuhi ketentuan.
Respon (1)