Ketiganya masuk dalam pemantauan Smart KKI. Dengan sistem ini, pemerintah daerah diharapkan bisa mengetahui perkembangan transaksi tanpa harus menunggu proses administrasi selesai.
Dedie mengatakan, Smart KKI juga diharapkan membantu perangkat daerah lebih tertib dalam menyampaikan laporan pertanggungjawaban belanja.
Baca Juga: Bukan Cuma Harga Sembako, Pemkot Bogor Juga Awasi Takaran BBM dan LPG 3 Kg
Ketepatan waktu pelaporan menjadi salah satu hal yang ingin diperkuat melalui sistem tersebut. Sebab, transaksi yang tercatat perlu diikuti dengan pertanggungjawaban yang jelas.
Peluncuran Smart KKI dilakukan bersamaan dengan evaluasi realisasi APBD dan penyerahan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Perubahan APBD Tahun Anggaran 2026.
Kepala BKAD Kota Bogor Lia Kania Dewi menyebut kegiatan tersebut menjadi kesempatan untuk melihat capaian pendapatan dan belanja daerah sekaligus memperkuat pengendalian anggaran melalui teknologi.
Menurut Lia, digitalisasi bukan hanya soal mempercepat transaksi. Pemkot Bogor juga ingin membangun sistem pengawasan belanja yang lebih responsif dan berbasis data.
“Melalui Smart KKI, Pemkot Bogor tidak hanya mendorong percepatan elektronifikasi transaksi pemerintah daerah, tetapi juga membangun sistem pengawasan belanja yang lebih responsif, terukur, dan berbasis data,” ujar Lia.
