“Memang beberapa waktu ada kendala, namun sekarang tinggal menunggu pengajuan dan pencairan,” ujarnya.
Baca Juga: Alasan Pemkab Bogor Tunda Hotel Embarkasi Haji Rp142 Miliar hingga 2027
Ahmad memastikan anggaran bantuan keuangan desa tetap aman meskipun pemerintah daerah melakukan penyesuaian belanja atau refocusing anggaran pada sejumlah sektor.
Ia menjelaskan, pemangkasan anggaran lebih banyak dilakukan pada kegiatan yang dianggap tidak prioritas, seperti pengadaan alat tulis kantor, pelatihan, peningkatan sumber daya manusia, serta kegiatan sejenis sesuai arahan pemerintah pusat.
“Anggaran bantuan keuangan desa tidak kami coret dan tidak terkena refocusing,” jelasnya.
Di sisi lain, pemerintah desa berharap pencairan dapat dilakukan lebih cepat dibanding tahun sebelumnya.
Ketua Asosiasi Pemerintah Desa Indonesia (Apdesi) Kabupaten Bogor, Azis Anwar, menilai percepatan pencairan penting agar pelaksanaan pembangunan desa tidak terburu-buru menjelang akhir tahun anggaran.
Menurut Azis, pencairan yang terlalu mepet dapat menyulitkan desa dalam menjalankan administrasi maupun pelaksanaan pekerjaan di lapangan.
“Kalau waktu penyerapan anggaran bantuan keuangan desa tidak mepet ke akhir tahun, maka bukan hanya membantu kami tertib administrasi, tetapi juga tertib spesifikasi,” kata Azis.
Ia berharap bantuan keuangan desa tidak kembali dicairkan pada Oktober seperti yang terjadi pada tahun sebelumnya sehingga pembangunan desa dapat berjalan lebih optimal dan sesuai perencanaan.
