Selain fungsi legislasi, pembahasan anggaran juga menjadi salah satu agenda penting.
DPRD akan mengawal proses Perubahan APBD 2026 dan penyusunan APBD 2027, termasuk tindak lanjut evaluasi Gubernur Jawa Barat serta pertanggungjawaban pelaksanaan APBD 2025.
Sementara fungsi pengawasan akan tetap dijalankan melalui rapat kerja, hearing, peninjauan lapangan, dan penyerapan aspirasi masyarakat.
Baca Juga: Dedie Rachim Raih Gelar Doktor Ilmu Hukum, Dorong Sentralisasi Data Nasional untuk Perkuat Kebijakan
Infrastruktur Masih Dominasi Aspirasi Warga
Wakil Ketua III DPRD Kota Bogor Dadang I. Danubrata mengatakan, hasil reses anggota dewan di berbagai daerah pemilihan menunjukkan persoalan infrastruktur dasar masih menjadi kebutuhan utama masyarakat.
Aspirasi yang disampaikan warga antara lain pembangunan dan perbaikan jalan, drainase, jembatan, serta Penerangan Jalan Umum (PJU).
Kebutuhan fasilitas sosial juga turut menjadi perhatian, mulai dari Posyandu, mushola, sarana keamanan, hingga Program Rumah Tidak Layak Huni (RTLH).
“Aspirasi masyarakat mencakup pembangunan serta perbaikan jalan, drainase, jembatan, Penerangan Jalan Umum, hingga fasilitas sosial seperti Posyandu, mushola, sarana keamanan, dan Program Rumah Tidak Layak Huni,” kata Dadang.
Tak hanya persoalan pembangunan fisik, masyarakat juga menyampaikan kebutuhan di sektor sosial dan ekonomi.
Respon (1)