INFOLADISHA — Dugaan praktik penggadaian Surat Keputusan di lingkungan Satpol PP Kota Bogor mencuat ke publik setelah sejumlah aparatur sipil negara gagal memenuhi kewajiban pembayaran pinjaman.
Sekretaris Daerah Kota Bogor, Denny Mulyadi, mengonfirmasi telah memanggil Sekretaris Satpol PP untuk menelusuri persoalan tersebut.
Praktik itu disebut sudah berlangsung lama, namun baru menjadi sorotan karena pembayaran yang mulai tersendat dalam beberapa bulan terakhir.
“SK digadaikan antar ASN di Satpol PP. Ini sudah berjalan lama, hanya saja belakangan tidak terbayarkan,” ujar Denny, Selasa 14 April 2026.
Ia menegaskan, kasus tersebut tidak berkaitan dengan urusan kedinasan.
Baca Juga: Stadion Pajajaran Masuk Lelang Lagi, Pemkot Bogor Siapkan Wajah Baru Kawasan GOR
Berdasarkan hasil penelusuran sementara, aktivitas gadai SK terjadi dalam relasi pribadi antarpegawai.
“Tidak ada kaitan dengan kantor. Ini murni urusan pribadi,” katanya.
Denny juga membantah isu yang menyebut gaji ASN Satpol PP tidak dibayarkan hingga berbulan-bulan.
Ia memastikan seluruh hak pegawai telah disalurkan langsung ke rekening masing-masing.
Menurutnya, jika terjadi pemotongan oleh pihak bank akibat pinjaman pribadi, hal itu berada di luar kewenangan pemerintah daerah.
Kasus ini kini dalam penanganan internal Pemerintah Kota Bogor dengan melibatkan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia serta Badan Kepegawaian Negara.
