Hingga saat ini regulasi yang mendukung penyelenggaraan KLA masih berupa Peraturan Wali Kota.
Padahal, untuk memperoleh nilai optimal diperlukan regulasi dalam bentuk Peraturan Daerah.
Baca Juga: Dishub Kota Bogor Tertibkan Lapak Kambing di Halte dan Trotoar Jelang Idul Adha
Denny menegaskan penyusunan Perda tersebut perlu segera dikaji agar dapat masuk dalam Program Pembentukan Peraturan Daerah pada 2027.
Selain regulasi, ia juga meminta perangkat daerah menetapkan target tahunan untuk standarisasi layanan ramah anak.
Langkah itu mencakup peningkatan jumlah sekolah ramah anak, puskesmas ramah anak, hingga Ruang Bermain Ramah Anak yang dinilai masih belum merata.
“Silakan susun target tahunan, misalnya dua atau tiga Puskesmas dan sekolah per tahun. Yang penting ada proses dan progres yang terukur,” katanya.
Untuk fasilitas Ruang Bermain Ramah Anak, dari target tiga lokasi yang direncanakan, hingga kini baru satu lokasi yang terealisasi. Pemkot mendorong koordinasi lintas perangkat daerah agar penambahan lokasi dapat dilakukan secara bertahap sampai 2027.
Sementara itu, Kepala Pusat Kajian Gender dan Anak IPB, Yuliana Eva Riany, menilai nilai 932,44 poin merupakan hasil kolaborasi berbagai organisasi perangkat daerah.
Menurutnya, kualitas bukti dukung yang diajukan menjadi faktor penting dalam mempertahankan capaian tersebut pada tahapan penilaian berikutnya.
