Baca Juga: Pemkot Bogor Sampaikan Persoalan Lapas Paledang hingga Aset Hibah ke Kemenko Kumham Imipas
Pengalaman tersebut membuat Jenal ingin ada mekanisme yang lebih jelas ketika ditemukan kerusakan jalan yang membutuhkan penanganan cepat.
Dia pun telah berkomunikasi dengan Kementerian Pekerjaan Umum (PU) untuk membahas kemungkinan Pemkot Bogor melakukan perbaikan darurat pada ruas jalan yang bukan menjadi kewenangannya.
Persoalannya, pemerintah kota membutuhkan kepastian apakah boleh langsung turun tangan ketika menemukan jalan berlubang yang berpotensi menyebabkan kecelakaan, atau harus menunggu penanganan dari instansi yang bertanggung jawab.
“Apakah Pemkot Bogor bisa melakukan penanganan ketika ada kondisi darurat jalan berlubang yang menimbulkan kecelakaan, bahkan sampai ada yang meninggal? Atau sebaliknya, kita harus berkoordinasi ke mana agar penanganannya bisa lebih cepat,” ucapnya.
Jenal meminta Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kota Bogor lebih aktif berkoordinasi dengan pemerintah pusat dan provinsi.
Dengan begitu, kerusakan jalan yang membahayakan pengguna bisa segera ditangani tanpa terjebak persoalan birokrasi.
Untuk jalan yang menjadi tanggung jawab Pemkot Bogor, anggaran pemeliharaan sudah disiapkan.
Dana tersebut digunakan untuk menangani berbagai kerusakan, mulai dari jalan berlubang hingga permukaan aspal yang retak.
