Menurutnya, minimnya penerangan di ruas jalan nasional berpotensi meningkatkan risiko kecelakaan lalu lintas.
Selain itu, kondisi jalan yang gelap juga dikhawatirkan membuka peluang terjadinya tindak kriminalitas yang meresahkan masyarakat.
Baca Juga: Kejari Kabupaten Bogor Tunggu Hitungan Kerugian Negara di Kasus Dugaan Penyelewengan Aset Pemkab
Atas dasar itu, PPUK mendesak Kementerian Perhubungan melalui BPTJ segera menyelesaikan tunggakan pembayaran kepada PLN agar seluruh PJU di wilayah Bogor Barat dapat kembali beroperasi normal.
Selain meminta penyelesaian tunggakan, pihaknya juga mendorong pemerintah pusat melakukan evaluasi menyeluruh terhadap tata kelola anggaran dan pelayanan infrastruktur publik.
Langkah tersebut dinilai penting untuk mencegah kejadian serupa kembali terulang di kemudian hari.
Ilyas juga meminta adanya keterbukaan informasi kepada masyarakat terkait penyebab dan penanganan persoalan tersebut.
Menurutnya, warga tidak seharusnya menjadi pihak yang menanggung dampak akibat lemahnya koordinasi maupun administrasi antarinstansi.
Sementara itu, Manager PLN ULP Leuwiliang, Riyansyah, membenarkan adanya pemutusan aliran listrik pada sejumlah PJU di wilayah Bogor Barat.
Ia menjelaskan bahwa aset penerangan jalan tersebut berada di bawah pengelolaan BPTJ.
“Terkait PJU itu merupakan aset BPTJ. Pemutusan dilakukan karena adanya kendala pembayaran dari BPTJ selama lima bulan terakhir,” ujarnya.
