INFOLADISHA – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bogor mengubah pola pengisian jabatan administrator, pengawas, hingga ketua tim dengan menerapkan seleksi terbuka yang melibatkan pihak eksternal.
Tak hanya diuji oleh pemerintah, para peserta juga dinilai oleh kalangan akademisi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD).
Skema tersebut diterapkan untuk memastikan pejabat yang terpilih benar-benar memiliki kapasitas dan layak menduduki jabatan strategis di lingkungan Pemkab Bogor.
Wakil Bupati Bogor Ade Ruhandi mengatakan, proses seleksi dirancang agar penentuan pejabat tidak hanya bergantung pada penilaian internal.
Menurutnya, kehadiran akademisi dan DPRD dalam tahapan fit and proper test menjadi bagian dari upaya menghadirkan proses yang lebih objektif dan transparan.
Baca Juga: Usai Rentetan Korban Tertabrak KRL, Pemkot Bogor Akhirnya Tutup Jalur Tikus Penyeberangan
Ratusan aparatur sipil negara (ASN) sebelumnya telah mengikuti seleksi administrasi dan tes berbasis digital.
Dari tahapan tersebut, peserta yang lolos kini memasuki sesi wawancara terbuka sebagai tahap kedua sebelum nantinya menjalani proses penilaian akhir.
Ade yang akrab disapa Jaro Ade menilai sistem baru ini membuka peluang yang sama bagi setiap ASN untuk mengembangkan karier.
Penentuan jabatan, kata dia, harus didasarkan pada kompetensi, rekam jejak, dan kinerja, bukan karena faktor senioritas maupun kedekatan dengan pimpinan.
