INFOLADISHA – Komisi I DPRD Kota Bogor menggelar rapat kerja perdana dengan memanggil KPU dan Bawaslu untuk meminta penjelasan terkait kesiapan pencoblosan dan melakukan monitoring terhadap tahapan Pilkada serentak.
Dalam rapat tersebut, turut hadir Badan Kesbangpol dan Bagian Hukum untuk dimintai juga keterangan perihal kontribusi Pemerintah Kota Bogor dalam mensukseskan penyelenggaraan Pilkada Serentak.
Rapat kerja dipimpin langsung oleh Ketua Komisi I DPRD Kota Bogor, Karnain Asyhar dan dibuka dengan pembahasan Peraturan KPU (PKPU) nomor 13 tahun 2024 yang mengatur tentang kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota.
Komisi I meminta penjelasan kepada KPU dan Bawaslu perihal Pasal 53 Ayat (1) yang menegaskan bahwa gubernur, wakil gubernur, bupati, wakil bupati, walikota, wakil walikota, pejabat negara lainnya serta pejabat daerah dapat ikut dalam kampanye dengan mengajukan izin terlebih dahulu.
“Berdasarkan penjelasan dari KPU dan Bawaslu Alhamdulillah ada titik terang bahwa anggota DPRD Kota Bogor yang akan ikut berkampanye harus mendapatkan izin dari fraksi dan menyampaikan surat izinnya kepada KPU dan Bawaslu,” jelas Karnain, Kamis (3/10/2024).
Baca Juga: Gong Pilwalkot Bogor Ditabuh, Atang : Siapapun Yang Terpilih Sudah Tertulis di Lauhul Fahfudz
Lebih lanjut, Karnain menyampaikan bahwa maksud dan tujuan dari aturan tersebut adalah untuk memastikan setiap anggota DPRD Kota Bogor yang mengikuti kampanye tidak menggunakan fasilitas negara baik yang bersumber dari APBD maupun APBN.
