INFOLADISHA – Dugaan persoalan dalam pengelolaan pemerintahan Kota Bogor menjadi sorotan mahasiswa.
Puluhan massa yang tergabung dalam Federasi Mahasiswa Revolusioner Bogor Raya mendatangi Gedung DPRD Kota Bogor, Kamis (2/7/2026), untuk mendesak lembaga legislatif mengawal pengusutan sejumlah dugaan penyimpangan yang mereka nilai harus dibuka ke publik.
Demonstrasi berlangsung di depan kompleks DPRD Kota Bogor.
Orasi bergantian disampaikan sebelum massa menyalakan ban sebagai simbol protes.
Setelah itu, perwakilan mahasiswa diterima mengikuti audiensi dengan Komisi I DPRD Kota Bogor.
Baca Juga: Hibah KNPI Bogor Rp2,1 Miliar Tetap Cair, Bupati Rudy Susmanto Buka Alasan Pemkab
Dalam pertemuan tersebut, mahasiswa memusatkan perhatian pada tiga persoalan yang mereka anggap perlu mendapat pengawasan.
Ketiganya meliputi dugaan penyalahgunaan aset daerah, pelaksanaan Pokok Pikiran atau Pokir DPRD, serta proses pengadaan barang dan jasa di lingkungan Pemerintah Kota Bogor.
Ketua Umum FMR Bogor Raya, Bagas Pamungkas, mengatakan aksi tersebut merupakan upaya mendorong transparansi penyelenggaraan pemerintahan.
Menurutnya, penggunaan kendaraan dinas yang diduga dimanfaatkan pihak di luar kepentingan kedinasan perlu dijelaskan kepada masyarakat karena menyangkut aset milik pemerintah.
FMR juga meminta pelaksanaan dana Pokir tidak berhenti sebatas pembahasan anggaran, tetapi ikut diperiksa pelaksanaannya di lapangan.
