Sementara itu, Ade menyoroti adanya penguasaan lahan dalam skala luas yang disebut telah berubah fungsi menjadi kawasan vila dan bangunan mewah.
Baca Juga: Peringatan Waisak, Dedie Rachim : Momentum Perkuat Keberagaman dan Toleransi
“Kalau garapannya sudah lima hektare, sepuluh hektare, bahkan membangun vila dan bangunan mewah, itu bukan petani lagi. Itu investor dan harus dicek izinnya,” tegasnya.
Ade juga mengungkap hasil rapat antara Pemerintah Kabupaten Bogor dan PT BSS yang dipimpin langsung Bupati Bogor di Pendopo Kabupaten Bogor.
Dalam pertemuan tersebut, kata dia, muncul kesepakatan untuk melindungi pemukiman warga yang sudah berdiri turun temurun di kawasan tersebut.
Rumah warga, termasuk fasilitas umum seperti sekolah, pesantren, hingga majelis, disebut akan dikeluarkan dari area HGU perusahaan agar memiliki kepastian hukum.
“Kalau ada rumah warga yang tersebar di kawasan BSS, nanti akan dicarikan solusi bersama pemerintah daerah dan pihak perusahaan,” katanya.
Selain isu agraria, Ade juga menyinggung pentingnya menjaga kawasan Gunung Salak dari kerusakan lingkungan.
Ia menilai wilayah Cigombong dan Cijeruk memiliki peran penting sebagai kawasan penyangga ekologis di Kabupaten Bogor.
Menurutnya, kerusakan kawasan itu akan berdampak langsung terhadap sumber air dan keseimbangan lingkungan di Bogor.
