Salah satu kelompok yang dimintai pandangan ialah para alim ulama.
“Tidak ada salahnya kami meminta teman teman alim ulama memberikan usulan dan saran berkaitan dengan batang tubuh yang ada di Perwali tersebut,” ujarnya.
Dalam rancangan aturan itu, pemerintah juga menyiapkan pembentukan KP4S yang nantinya beranggotakan tokoh masyarakat, aparat penegak hukum, dan alim ulama.
Komisi tersebut akan menyusun strategi, menentukan sasaran, serta merumuskan langkah pencegahan perilaku penyimpangan seksual.
Tak hanya memuat upaya pencegahan, rancangan Perwali juga mengakomodasi layanan konsultasi dan pendampingan, termasuk melalui pendekatan keagamaan.
“Targetnya selain rehabilitasi, kami juga membuka ruang konsultasi, termasuk dari tokoh agama untuk pendalaman agama masing masing,” ucapnya.
Pembahasan dalam audiensi tersebut turut menyinggung pelaksanaan Perda tentang minuman beralkohol.
Pemkot Bogor menilai aturan turunan diperlukan agar Satpol PP memiliki pedoman yang lebih jelas dalam melakukan penindakan terhadap pelanggaran yang masih ditemukan di lapangan.
Dalam rancangan Perwali itu disiapkan tahapan penegakan hukum mulai dari inspeksi mendadak, penyitaan barang, pemusnahan minuman beralkohol, pembuatan surat pernyataan, penyegelan tempat usaha, hingga pencabutan izin bagi pelaku usaha yang tetap melanggar ketentuan.
