“Pembangunan harus berlandaskan pada prinsip HAM dan kedaulatan rakyat, bukan sekadar memfasilitasi ‘karpet merah’ kepada oligarki,” ucap Toni.
Tuntutan terakhir berkaitan dengan kondisi demokrasi dan penegakan hukum di Indonesia.
PMII mendesak pemerintah menghentikan tindakan represif serta memberantas korupsi tanpa pandang bulu.
Menurut Toni, dua tahun pemerintahan Prabowo-Gibran menjadi momentum untuk mengevaluasi kondisi supremasi hukum dan ruang kebebasan sipil.
“Di usia dua tahun pemerintahan ini, kami menyoroti matinya supremasi hukum dan menyempitnya ruang kebebasan sipil,” pungkasnya.
Melalui aksi di depan Istana Bogor tersebut, PMII Kota Bogor menyampaikan kritik terhadap arah kebijakan pemerintah selama dua tahun terakhir.
Lima tuntutan yang mereka bawa mencerminkan sejumlah persoalan yang dinilai perlu mendapat perhatian, mulai dari krisis lingkungan dan beban ekonomi masyarakat hingga akses pendidikan, arah pembangunan nasional, serta kondisi demokrasi.
Respon (1)